YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) AAGN Ary Dwipayana menilai rencana koalisi di tingkat parlemen antara Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sarat dengan kepentingan internal partai masing-masing.

"Ada beberapa keinginan mereka agar tetap eksis dalam peta politik nasional," katanya di Yogyakarta, Sabtu.
     
Menurut dia, dari sisi kepentingan Partai Demokrat dapat dirasakan ada kebutuhan untuk membangun dukungan dan kekuatan politik di parlemen.
     
"Sebab, untuk lima tahun ke depan presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membutuhkan dukungan dalam menjalankan kebijakannya," katanya.
     
Ia mengatakan dengan koalisi ini dukungan untuk berbagai kebijakan pemerintah dan parlemen akan semakin kuat, sehingga SBY akan lebih mudah menjalankan pemerintahannya.
     
Selain itu, menurut Ary, rencana koalisi tersebut juga sebagai upaya membangun citra SBY yakni mampu merangkul kekuatan dari kalangan nasionalis.
     
"Ada kebutuhan dari Partai Demokrat untuk menciptakan kesan atau membangun citra SBY bisa mengadopsi partai nasionalis, karena selama ini mayoritas partai yang berkoalisi dengan Demokrat lebih banyak berbasis agama seperti PKS, PKB, PAN maupun PPP," katanya.
     
Sehingga, kata dia, dengan koalisi bersama PDIP akan muncul kesan bahwa SBY juga mengakomodasi kaum nasionalis.
     
Sedangkan dari sisi kepentingan PDIP, menurut Ary koalisi tersebut lebih cenderung untuk menghindari ’dehidrasi’ yang terjadi di tubuh partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran ini.
     
"Selama lima tahun PDIP berada pada garis oposisi, sehingga menyebabkan PDIP ’kering’ sumber pendanaan politik maupun ’resources’, bahkan seperti mengalami ’dehidrasi’," katanya.
     
Untuk menghindari kondisi tersebut, kata dia, PDIP memilih berkoalisi dengan Partai Demokrat.
     
Ary mengatakan koalisi juga dijadikan titik awal PDIP untuk berhitung guna menuju Pemilu 2014, mengingat Partai Demokrat belum mampu menemukan figur pengganti SBY.
     
"PDIP menilai koalisi ini penting dan merupakan kebijakan strategis guna membangun investasi politik menuju 2014, karena saat ini dari Partai Demokrat belum ada figur yang mampu menggantikan SBY, sedangkan SBY sendiri pada 2014 sudah tidak dapat maju lagi sebagai calon presiden, karena sudah dua periode menjabat presiden," katanya.
     
Ia mengatakan pilihan politik PDIP ini tentunya juga tidak mudah, karena PDIP akan berhadapan dengan berbagai faksi idealis di internal partai.
     
"Keputusan ini tentunya akan mendapat tantangan keras dari faksi-faksi idealis, terutama kalangan ’grass root’ yang sampai sekarang masih tertanam kuat pilihan untuk berada di luar pemerintahan," katanya.
     
Ary menambahkan, koalisi ini dari sisi pragmatis memang akan menguntungkan PDIP terutama dalam akses politik, termasuk juga klaim keberhasilan pembangunan dan pemerintahan.
     
"Namun yang jelas PDIP akan mendapat tantangan keras dari pendukung loyal, sehingga bisa kehilangan basis dukungan," katanya.
     
Selain itu, menurut dia, bagi jalannya pemerintahan koalisi ini akan menghilangkan ’check and balances’, karena tidak ada partai oposisi yang mengkritik pemerintah.