JAKARTA, KOMPAS.com — Ketiga calon presiden, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jusuf Kalla, memiliki pandangan beragam mengenai kelangsung otonomi daerah, seperti pertanyaan yang diajukan moderator, Pratikno. Tidak sepenuhnya berbeda, tidak pula berpandangan sama.

Mega mengatakan, saat memasuki masa reformasi, terdapat euforia berbagai daerah yang minta dimekarkan. Pemekaran, menurutnya, harus melihat potensi wilayah dan jumlah penduduk di daerah tersebut.

"Tapi kenyataannya, selama ini kurang melihat potensi daerahnya. Daerah yang dimekarkan, pasti terpisah dari induknya. Kalau tidak punya sumber daya alam bagaimana?" kata Mega, pada debat capres, di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis (2/7) malam ini.

Ia menyarankan, sebaiknya dimasukkan pasal baru pada UU Otonomi Daerah mengenai tata kelola mengenai potensi daerah. Aturan ini, menurut Mega, akan menjadi solusi jika suatu saat ada daerah yang gagal setelah dimekarkan. Jika tidak, ia melihat ada potensi pemiskinan daerah.

Menanggapi pandangan Mega, SBY berpendapat solusi tersebut sudah diatur. Pilihannya tetap sebagai daerah pemekaran atau digabungkan. SBY mengakui, ada pemekaran yang sukses dan ada yang tidak sukses.

"Saya pernah mengatakan moratorium, melakukan evaluasi, kita bisa membuat grand design, berapa jumlah kabupaten/kota yang efektif dengan jumlah pendudukan yang ada," kata SBY.

Sementara JK mengatakan, kebablasan atau tidaknya otonomi daerah dilihat dari berbagai sudut. Ia menekankan, pemekaran daerah harus bisa menyejahterakan rakyat.

"Jangan pemekaran karena emosional saja, tidak memandang kesejahteraan rakyat. Saya setuju untuk dievaluasi, misalnya dalam 10 tahun," ujar JK.