Janji Kandidat
Jusuf Kalla - Wiranto
Membenahi sistem pendidikan
"Saya akan memangkas birokrasi agar nasib guru di negeri ini semakin sejahtera. Saya berjanji untuk mempercepat proses sertifikasi bagi guru honorer. Saya berkomitmen membenahi sistem pendidikan."
Jusuf Kalla pada kampanye akbar di Lapangan Imam Bonjol, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (14/6).
Tiga bulan penuhi alutsista
"Dalam waktu minimal tiga bulan dan maksimal enam bulan, saya bisa memenuhi kebutuhan alutsista (alat utama sistem kesenjataan) TNI, apa pun. Syaratnya, hanya dua, yaitu memiliki keberanian mengambil keputusan dengan meminimalkan risiko dan (memiliki) jaringan."
Jusuf Kalla
pada kampanye akbar di Lapangan Imam Bonjol, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (14/6)
Membatasi masuknya produk Cina
"Apabila terpilih menjadi presiden, saya akan membatasi secara ketat masuknya secara massal barang-barang produksi Cina ke Indonesia. Terutama, barang-barang ilegal produksi China yang kini membanjiri pasar-pasar tradisional dengan harga yang murah. "
Jusuf Kalla
pada acara "Capres Turun ke Pasar" di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (10/6)
Gaji dan tunjangan untuk kepala desa
"Insya Allah, dalam pemerintahan ke depan, kalau presiden, gubernur, dan bupati yang dipilih langsung oleh rakyat mendapat gaji dan tunjangan, kepala desa yang juga dipilih langsung harus mendapatkan hak yang sama pula."
Jusuf Kalla
pada acara silaturahmi dengan sekitar 400 kepala desa di Jawa Timur
pada Selasa (9/6) di Sun City Hotel di Sidoarjo, Jawa Timur.
Lumpur Lapindo Pelanggaran HAM
"Saya sepakat dengan hasil investigasi Komnas HAM yang menyatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya ikut rekomendasi Komnas HAM. Saya taat hukum dan akan menjalankan rekomendasinya, kalau terpilih sebagai presiden."
Jusuf Kalla
pada acara "Calon Presiden 2009-2014 Bicara Hukum" di Jakarta, Senin (8/6)
Aturan agama tak perlu diatur UU
"Aturan agama tak perlu diatur kembali dengan UU atau aturan apa pun. Yang memberi sanksi pelanggaran agama itu Tuhan, bukan bupati."
Jusuf Kalla
pada acara "Calon Presiden 2009-2014 Bicara Hukum" di Jakarta, Senin (8/6)
Rp 1 Triliun untuk pendidikan dokter spesialis
"Jika terpilih, saya berjanji akan meningkatkan anggaran pendidikan dokter spesialis di Indonesia dari Rp 500 miliar menjadi Rp 1 triliun. Peningkatan anggaran itu untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Diharapkan, selain jumlah dokter spesialis semakin banyak, kualitasnya juga semakin tinggi dan bisa disejajarkan dengan kemampuan dokter spesialis dari luar negeri."
Jusuf Kalla
ketika menyampaikan misi dan visi tentang pembangunan kesehatan 2009-2014 di Gedung Stovia, Jakarta, Senin (8/6)
Siap perang untuk Ambalat
"Perundingan tentang Ambalat memang alot. Namun, jika konflik tidak bisa diselesaikan dan perundingan sampai ke titik buntu dan wilayah yang kita yakini itu benar, tentu kita harus selalu siap untuk menyelesaikan segala sesuatu, termasuk perang. Akan tetapi, itu jika negosiasi buntu."
Jusuf Kalla
ketika membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
di Silae Convention Hall Swissbell Hotel Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (5/6)
Satu Masa Jabatan
"Saya sudah pernah menjadi Wapres. Saya juga sudah sanggup menjadi Menko Kesra. Jadi, cukup sekali saja saya menjadi Presiden RI bilamana saya terpilih nanti. Setelah itu, saya pensiun."
Jusuf Kalla
pada acara pengukuhan tim kampanye pasangan JK-Win di Kantor DPD Partai Golkar, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (5/6)
Pertumbuhan ekonomi 8 persen
"Tujuan pertumbuhan ekonomi 8-9 persen, saya jamin akan bisa kami capai tahun 2011."
Jusuf Kalla
dalam dialog ekonomi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin),
di Jakarta, Senin (18/5)
Membenahi alutsista dalam enam bulan
"Kondisi alutsista saat ini memprihatinkan, bila diberi kewenangan oleh rakyat, kami janji membenahi alutsista kurang dari enam bulan."
Wiranto
di sela-sela Deklarasi Gerakan Telawan Solidaritas JK-Win di Bandung, Selasa (16/6)
Melindungi pasar tradisional
"Ritel kelas kakap tidak boleh masuk daerah pasar tradisional. Dulu pemerintah tidak berani melarang. Saat IMF menandatangani (perdagangan bebas), kita menyerah karena tidak boleh melarang ritel masuk ke kabupaten/kota. Kita tidak berani mencegah."
Wiranto
dalam kampanye dialogis di Hotel Ina Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (11/6)
Lihat Janji Kampanye Kandidat Lainnya